Secara nasional, akibat ketidak konsistenan pemerintah dalam mengambil kebijakan, telah menimbulkan beratnya tanggungjawab yang serius di kalangan masyarakat. Ketimpangan sosial ekonomi ditunjukan oleh indokator pokok bahwa tingkat pengangguran di indonesia melebihi angka sepuluh juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan saat ini lebih dari 70 juta jiwa dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Angka ini menjadi kendala tentang terwujudnya pemerataan pendirikan di tanah air.
Jika ketimpangan sosial ekonomi ini masih tetap terjadi, maka akan selalu terjadi dominasi tidak sehat oleh si kaya terhadap si miskin. Akibat dominasi peran dalam sistem sosial, terjadilah kelas-kelas sosial yang kontradiksi (Mu’arif, 2005: 62).
Akibat kesenjangan sosial ekonomi pula, paling tidak saat ini tercatat lebih dari 10 juta anak usia sekolah yang saat ini menunggu bantuan biaya sekolah. Sebanyak 1,7 juta diantaranya, kata Prasetyo, sudah ditangai oleh Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Sedangkan sisanya, masih berada dalam nasib yang tidak menentu. Ada lagi data yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan yang meningkat secara fantastis, juga telah menambah jumlah angka anak putus dan bahkantidak sekolah sama sekali. Padahal mereka berada di usia yang seharusnya mendapatkan pendidikan (7-15 tahun).
Selama paradigma kebijakan pemerintah itu tidak dirubah, maka jangan harap kata Prasetyo, angka kemiskinan akan berkurang. Dan selama angka kemiskinan masih tetap banyak atau bahkan terus bertambah, maka selama itu pula pemerataan pendidikan tidak akan tercapai. Sebab pendidikan masih menjadi lembaga elitis dan kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat lemah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar